Rakor Nasional Penetapan ATAP 2017 dan ARAM I 2018

Dalam rangka penyusunan Angka Tetap (ATAP) tahun 2017 dan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang selama ini memegang mandat sebagai penanggung jawab UPSUS Nasional kembali melaksanakan Rakor Nasional di Solo, Jawa Tengah pada 25-27 Juli 2018. Kegiatan ini bertujuan membahas capaian luas panen, produktivitas, dan produksi padi serta palawija yang kemudian akan ditetapkan sebagai ATAP dan ARAM I.

Dalam arahannya kepada seluruh peserta Rakor, Dirjen Tanaman Pangan Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA menyampaikan bahwa kegiatan UPSUS tidak ada artinya apabila hasilnya tidak tercatat di BPS. Oleh karena itu, ia meminta khususnya kepada para pemangku tanggung jawab UPSUS agar lebih pro-aktif dalam mencatat dan melaporkan penambahan Luas Tanam ke BPS. Sehingga nantinya akan tercatat di SP BPS. Selain itu, Dirjen Tanaman Pangan juga meminta kepada BPS untuk membuat kebijakan (Deskresi) mencatat luas tanam bagi Dinas Pertanian Kabupaten yang tidak mau melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Usai memberi arahan, eselon I yang pernah bertugas sebagai Dirjen PSP tersebut kemudian memaparkan pencapaian OKMEI 2017/2018 dan OKJUN 2017/2018 satu persatu kepada penanggung jawab UPSUS tiap-tiap provinsi. Mulai dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Papua. Kepala Puslitbang Tanaman Pangan Dr. Ir. M. Ismail Wahab, MSi, selaku penanggung Jawab UPSUS  Provinsi Maluku Utara, yang juga hadir pada Rakor tersebut menginformasikan bahwa capaian OKMEI 2017/2018  dan OKJUN 2017/2018 mengalami surplus dari OKMEI 2016/2017  dan OKJUN 2016/2017. Karenanya, atas capaian tersebut, Kepala Puslitbang Tanaman Pangan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada Dinas Pertanian, BPS, dan BPTP di Provinsi Maluku Utara serta TIM UPSUS Puslitbangtan.

Kegiatan rutin yang diselenggarakan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ini diikuti oleh para Penanggung Jawab UPSUS PJK Provinsi Lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia, dan perwakilan BPS Provinsi se-Indonesia. (HR/Uje)

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar