UNESCAP Indonesia: Merajut Kembali Pembentukan Organisasi Intergovernmental Baru

Di tengah pelaksanaan sidang komisi tahunan UNESCAP ke-75 yang berlangsung pada 27 – 31 Mei 2019, Delegasi RI melakukan pertemuan dengan Sekretariat United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) di kantor pusat, Bangkok, Thailand. Kedua pihak sepakat merajut kembali upaya pembentukan organisasi intergovernmental (antarpemerintah) baru sebagai pengganti the Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA).

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi RI dipimpin Kabag Regional Biro KLN, didampingi perwakilan PSEKP serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Perwakilan Kementerian Luar Negeri dipimpin Kasubdir Pembangunan Ekonomi dan Sektoral, Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH). Delegasi UNESCAP diwakili oleh Deputy Executive Secretary for Sustainable Development Mr. Kaveh Zahedi bersama 3 staf manajemen.

Sebagai salah satu badan khusus di bawah PBB, UNESCAP berperan membantu Indonesia melakukan proses transisi terhadap CAPSA. Mandat CAPSA sendiri telah berakhir pada bulan Juni 2018 berdasarkan keputusan negara anggota pada pertemuan tahunan ke-74 UNESCAP pertengahan tahun 2018 lalu. Transisi CAPSA ini dipandang perlu oleh negara anggota dalam rangka menyelaraskan tujuan organisasi dengan dinamika tantangan dan kebutuhan negara anggota. CAPSA akan bertransformasi menjadi lembaga internasional antar pemerintah di luar sistem PBB sehingga pergerakannya akan lebih fleksibel.

Sekretariat UNESCAP akan menindaklanjuti empat hal untuk membantu Indonesia dalam proses transisi CAPSA, yaitu:

  1. Berdasarkan resolusi sidang UNESCAP ke-74, semua aset dan keuangan akan diserahkan kepada organisasi baru. Meski demikian, sesuai prosedur di UNESCAP terkait transfer aset fisik, aset keuangan maupun aset intelektual, masih akan dikonsultasi ke UN Headquarter di New York untuk kejelasan aset fisik tersebut.. Mengenai langkah-langkah selanjutnya UNESCAP akan menginformasikan ke Biro KLN Kementerian Pertanian.
  2. Terkait aspek keuangan eks CAPSA, UNESCAP menjelaskan bahwa sisa anggaran baru dapat dimanfaatkan ketika organisasi baru terbentuk. Saat ini, dana tersimpan di rekening UNESCAP mengalami kenaikan dari USD 60.000 menjadi USD 117.519. Kenaikan terjadi karena beberapa negara anggota eks CAPSA masih ada yang melakukan pembayaran kewajiban sebelum CAPSA ditutup. Negara-negara yang memenuhi kewajiban tersebut yakni Pakistan, Bangladesh, Cambodia, Macau, dan Myanmar. UNESCAP menyarankan agar kelima negara ini didekati untuk menjadi bagian dari inisiator atau “founding fathers” dalam pembentukan organisasi baru mengingat konsistensi mereka dalam memberikan kontribusi dan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sense of ownership terhadap kegiatan CAPSA. Meski demikian, UNESCAP menyarankan agar Indonesia dapat menyiapkan dana talangan untuk membangun organisasi internasional baru, nantinya akan dikembalikan dan diganti dari sisa dana kontribusi.
  3. Sekretariat UNESCAP telah mengidentifikasi nama-nama tenaga ahli dari Indonesia dan negara lain yang memiliki pengalaman dalam pembentukan organisasi internasional. Daftar nama tersebut dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Biro KLN Kementerian Pertanian. Pihak Sekretariat UNESCAP akan mengirimkan contoh dokumen hukum (charter/agreement, rules and prosedur) dan Term of Refence (TOR) yang dapat digunakan sebagai.
  4. Sekretariat UNESCAP akan mengirimkan daftar nama-nama focal point eks CAPSA agar mempermudah Indonesia berkomunikasi dengan negara-negara eks. CAPSA hingga mendapatkan dukungan dari mereka (HRY/RH/UJ)

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar